Pengamat politik Ayip Tayana menyayangkan maraknya serangan pribadi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang beredar di media sosial. Menurut Ayip, serangan pribadi tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai kritik, melainkan sebagai penghinaan yang merendahkan martabat pribadi.

Ia mencatat bahwa sebagian konten menyematkan istilah seperti “narcissistic personality” kepada Prabowo, dan menilai penyematan semacam itu termasuk bentuk serangan personal yang tidak relevan dengan pembahasan kebijakan atau kinerja. Pernyataan Ayip menyoroti batas etika dalam perdebatan publik di ruang digital.
Serangan Pribadi Dinilai Melampaui Kritik
Ayip Tayana menegaskan bahwa kritik politik memiliki ruang yang sah dalam demokrasi, namun serangan yang menyasar aspek pribadi atau memanfaatkan label psikologis tanpa dasar beralih ke ranah penghinaan. Ia menyebut perbedaan antara menyampaikan kritik substantif terhadap kebijakan dan menyerang reputasi pribadi figur publik.
Dalam pandangan pengamat tersebut, penggunaan istilah yang bersifat merendahkan — termasuk menyematkan diagnosis atau label kepribadian di luar konteks profesional — mengaburkan substansi perdebatan. Ia menganggap pendekatan seperti itu tidak membantu masyarakat memahami isu-isu kebijakan yang seharusnya menjadi fokus diskusi.
Peran Media Sosial dalam Menyebarkan Konten Negatif
Ayip juga menyoroti peran media sosial sebagai saluran yang mempercepat penyebaran konten negatif. Menurutnya, mekanisme viral di platform digital memungkinkan serangan pribadi berkembang cepat dan mencapai audiens luas, meski seringkali tanpa rujukan atau verifikasi yang memadai.
Fenomena ini, kata Ayip, menuntut perhatian terhadap bagaimana wacana politik dibentuk secara daring. Ia menekankan pentingnya membedakan antara kritik yang berbasis argumen dan fitnah atau penghinaan yang hanya bertujuan menjatuhkan secara personal.
Labelisasi Psikologis dan Etika Publik
Penyematan istilah psikologis seperti “narcissistic personality” pada figur publik menjadi sorotan karena dapat mempengaruhi persepsi publik tanpa dasar penilaian profesional. Ayip memperingatkan agar penggunaan istilah tersebut tidak digunakan sembarangan dalam perbincangan politik, karena dampaknya lebih banyak ke ranah personal daripada membahas kebijakan.
Ia menekankan bahwa etika dalam berbicara tentang individu, termasuk pemimpin negara, harus tetap dijaga. Menurutnya, pernyataan yang bersifat menyerang pribadi cenderung memperkeruh suasana dan mengalihkan perhatian dari urusan substantif yang seharusnya menjadi fokus publik.
Tuntutan terhadap Kualitas Wacana Publik
Dalam kerangka itu, Ayip mengingatkan pentingnya menjaga kualitas wacana publik agar perdebatan politik lebih produktif. Ia menilai bahwa publik berhak menerima kritik yang jelas dan berbasis fakta mengenai kebijakan dan kinerja, bukan serangan yang mengedepankan penghinaan pribadi.
Penekanan pada kualitas wacana ini, menurut pengamat, relevan untuk mempertahankan standar demokrasi yang sehat. Dengan demikian, diskusi tentang kebijakan dan arah pemerintahan bisa berlangsung dengan fokus pada substansi, bukan terprovokasi oleh serangan personal yang mengaburkan isu inti.
Pernyataan Ayip Tayana menambah ragam suara dalam perbincangan publik tentang batas-batas kebebasan berpendapat di era digital. Isu serangan pribadi terhadap tokoh publik, termasuk penyematan label psikologis, menjadi bahan evaluasi bagaimana masyarakat dan platform media sosial perlu mempertimbangkan etika serta tanggung jawab dalam menyebarkan informasi.
