0
0
Direktur Eksekutif Laboratorium Politik Hukum (Labpolhum) MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain, menyerukan agar PMA Pilrek PTKIN direvisi. Haris menilai peraturan saat ini memungkinkan terjadinya praktik seleksi yang tidak transparan dan berpotensi mengulang persoalan seperti kasus Rommy.
Pernyataan itu muncul menyusul proses seleksi presentasi visi-misi calon rektor IAIN Pontianak yang digelar oleh Tim Komsel Kementerian Agama secara tertutup. Menurut Haris, model seleksi seperti ini sudah jauh dari semangat kompetisi gagasan dan kapasitas akademik.
PMA Pilrek PTKIN Dinilai Perlu Direvisi
Haris mengkritik mekanisme yang berlaku dalam PMA tentang pemilihan rektor di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Ia berpendapat bahwa aturan yang ada memberi ruang bagi praktik adu relasi kuasa dan dukungan politik dalam proses pemilihan, sehingga indikasi keberpihakan atau intervensi dapat muncul tanpa pengawas publik yang memadai.
Kritik terhadap Seleksi Tertutup
Proses presentasi visi-misi calon rektor yang dilakukan secara tertutup oleh Tim Komsel Kementerian Agama menjadi sorotan utama. Haris menyatakan, seleksi yang ditutup dari pengawasan publik mengurangi objektivitas penilaian dan menggeser fokus dari pembandingan gagasan akademik menjadi penilaian berdasar relasi atau dukungan tertentu.
Resiko Peralihan Fokus dari Gagasan ke Politik
Menurut Haris, ketika seleksi tidak lagi menempatkan visi, misi, gagasan, dan kapasitas sebagai pusat penilaian, calon rektor menjadi terpaksa menyesuaikan strategi agar mengamankan dukungan politik atau relasi kekuasaan. Kondisi ini, kata dia, menggerus prinsip meritokrasi dan berpotensi mereduksi kualitas kepemimpinan akademik di PTKIN.
Seruan untuk Transparansi dan Kepastian Mekanisme
Haris meminta agar revisi PMA memasukkan ketentuan yang menjamin transparansi proses seleksi, kriteria penilaian yang jelas, serta keterlibatan pihak-pihak yang dapat menjamin independensi penilaian. Ia menekankan pentingnya mekanisme yang bisa mencegah intervensi dan menjauhkan proses dari permainan relasi kekuasaan.
Pengawasan publik dan akses terhadap tahapan seleksi, menurutnya, menjadi langkah penting agar publik dan sivitas akademika dapat menilai apakah proses pemilihan berlangsung adil. Tanpa keterbukaan, kekhawatiran tentang praktik tidak objektif akan tetap ada dan berulang pada pemilihan-pemilihan berikutnya.
Haris juga mengaitkan pentingnya revisi aturan dengan upaya menjaga legitimasi pimpinan perguruan tinggi. Ia menyoroti bahwa legitimasi pemimpin akademik harus dibangun atas dasar kepercayaan civitas akademika dan masyarakat, bukan semata atas dukungan politik yang tidak terlihat publik.
Kasus seleksi di IAIN Pontianak menjadi titik pijakan perdebatan itu karena digelar secara tertutup oleh Tim Komsel Kementerian Agama. Menurut pengkritik seperti Haris, pola semacam ini bisa menciptakan preseden yang merusak prinsip kompetisi terbuka dalam memilih pemimpin institusi pendidikan tinggi.
Desakan untuk revisi PMA Pilrek PTKIN merupakan bentuk respons terhadap kekhawatiran atas potensi konflik kepentingan dan dominasi relasi politik dalam proses seleksi. Haris mengingatkan bahwa tanpa pembenahan aturan, munculnya kasus serupa di masa depan sulit dihindari.
Pernyataan Haris ini menambah suara yang menuntut pembenahan regulasi dan praktik seleksi rektor agar lebih akuntabel. Apakah ada langkah resmi untuk merevisi PMA tersebut dan bagaimana respons instansi terkait terhadap kritik ini belum dijelaskan dalam pernyataan yang disampaikan.
