0
0
Retconomynow.com – 14 November 2025 – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kini menjadi medan pertempuran diplomatik sengit terkait masa depan Gaza. Amerika Serikat (AS) secara agresif mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk secara resmi mendukung Rancangan Resolusi Gaza usulan mereka. Rancangan ini bertujuan memperkuat rencana perdamaian yang digagas oleh Presiden Donald Trump.
Namun, langkah Washington ini mendapat tantangan langsung dari Moskow. Rusia mengajukan “proposal balasan” atau teks tandingan terkait Gaza kepada Dewan Keamanan. Seorang juru bicara misi AS untuk PBB, Kamis (13/11/2025), langsung mengecam langkah Rusia. Ia menyebut upaya tersebut sebagai “upaya untuk menimbulkan perpecahan” dan memperingatkan bahwa kegagalan mengadopsi resolusi Washington dapat membawa “konsekuensi yang serius, nyata, dan sepenuhnya dapat dihindari” bagi warga Palestina jika gencatan senjata gagal.
Menganalisis Detail Rancangan Resolusi Gaza Usulan AS
Misi AS secara resmi telah mengedarkan draf resolusinya kepada 15 anggota DK PBB sejak pekan lalu untuk memulai negosiasi substansi teks. Menurut draf yang dilihat oleh kantor berita AFP, rencana Washington sangat ambisius dan terpusat pada figur Presiden AS.
Draf tersebut akan mengesahkan mandat dua tahun, berlaku hingga akhir 2027, bagi sebuah badan pemerintahan transisi baru di Gaza. Badan ini akan dikenal sebagai “Dewan Perdamaian” dan akan diketuai langsung oleh Donald Trump.
Selain itu, poin paling krusial adalah proposal untuk membentuk “Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sementara”. Pasukan ini akan memiliki mandat yang kuat, termasuk “penonaktifan permanen senjata dari kelompok bersenjata non-negara” di Gaza, yang secara jelas merujuk pada Hamas. ISF juga akan bertugas melindungi warga sipil, mengamankan koridor bantuan kemanusiaan, dan bekerja sama dengan Israel, Mesir, serta polisi Palestina yang baru dilatih untuk mengamankan wilayah perbatasan dan mendemiliterisasi wilayah kantong tersebut.
Komposisi Pasukan ISF dan Isu Kenegaraan Palestina
Rencana AS mengusulkan kekuatan pasukan ISF mencapai 20.000 personel. Namun, Presiden Trump telah menegaskan bahwa ia mengesampingkan kemungkinan pengiriman pasukan AS ke Gaza sebagai bagian dari pasukan tersebut.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: siapa yang akan mengisi 20.000 slot pasukan tersebut? Washington mengatakan diskusi telah berlangsung dengan beberapa negara. Negara-negara tersebut termasuk Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan mengenai potensi kontribusi mereka.
Akan tetapi, masih ada keraguan besar dari negara-negara yang didekati. Terdapat kekhawatiran signifikan bahwa tentara mereka dapat berkonflik langsung dengan Hamas di lapangan.
Berbeda dengan draf-draf sebelumnya, iterasi terbaru dari resolusi AS ini kini memuat referensi samar tentang kemungkinan negara Palestina di masa depan. Teks tersebut menyatakan, “Kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina”. Namun, AS mengunci janji ini dengan syarat Otoritas Palestina (PA) harus melaksanakan reformasi yang diminta terlebih dahulu. “Amerika Serikat akan membangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik bagi koeksistensi yang damai,” tambah resolusi itu.
Tantangan dan Keraguan atas Rancangan Resolusi Gaza AS
Meskipun Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada hari Rabu mengatakan optimistis resolusi itu akan diadopsi dan menyebut ada “kemajuan yang baik”, laporan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
Menurut laporan AFP, meskipun ada dukungan luas di antara anggota DK PBB untuk gagasan “Dewan Perdamaian”, banyak pertanyaan serius yang belum terjawab. Para diplomat menyoroti tidak disebutkannya mekanisme pengawasan apa pun untuk badan yang akan diketuai Trump tersebut.
Selain itu, draf tersebut sangat kabur mengenai peran Otoritas Palestina (PA) di masa depan. Draf itu juga tidak memberikan detail konkret tentang mandat operasional ISF. Dengan tanda tanya yang signifikan ini masih menggantung, proposal AS terlihat sulit untuk diterima secara bulat.
Rancangan Resolusi Gaza Tandingan dari Rusia
Memanfaatkan keraguan ini, Rusia segera bergerak. Pada hari Kamis, Moskow secara resmi mengajukan resolusi balasan mereka sendiri kepada DK PBB. Sebuah nota yang menyertai draf Rusia, yang dilihat oleh Reuters, menjelaskan tujuan proposal tandingan tersebut.
“Tujuan draf kami adalah untuk memungkinkan Dewan Keamanan mengembangkan pendekatan yang seimbang, dapat diterima, dan terpadu menuju tercapainya penghentian permusuhan yang berkelanjutan,” ungkap bunyi nota tersebut.
Langkah Rusia ini jelas menantang pendekatan AS. Alih-alih fokus pada pembentukan badan baru yang dipimpin AS, teks Rusia tampaknya lebih menekankan pada pencapaian “penghentian permusuhan yang berkelanjutan” sebagai prioritas utama, sebuah respons atas gencatan senjata yang terus dilanggar.
Konteks Gencatan Senjata yang Rapuh
Seluruh perang diplomatik ini terjadi di atas gencatan senjata yang sangat rapuh. Pada 8 Oktober, Trump mengumumkan Israel dan Hamas telah menyetujui fase pertama dari rencana perdamaian 20 poin. Kesepakatan ini menghentikan konflik dua tahun yang menurut data telah mengakibatkan pasukan Israel menewaskan 69.179 orang di Gaza.
Kesepakatan awal itu memfasilitasi pertukaran tawanan Israel dengan tahanan Palestina, penarikan sebagian pasukan Israel, dan masuknya sejumlah bantuan kemanusiaan.
Meskipun gencatan senjata secara teknis masih berlaku, Israel telah berulang kali melanggarnya. Laporan menyebutkan adanya serangan hampir setiap hari yang menewaskan ratusan warga Palestina. Misi AS di PBB pun mengakui “rapuhnya” gencatan senjata ini dalam nota mereka.
Oleh karena itu, AS mendesak DK PBB untuk “bersatu dan bergerak maju” dengan mendukung Rancangan Resolusi Gaza (satu-satunya frasa bold di isi artikel) milik Washington. “(Ini) adalah momen bersejarah untuk membuka jalan menuju perdamaian abadi di Timur Tengah,” ujar misi AS. Namun, dengan Rusia yang kini menawarkan teks tandingan, DK PBB justru terlihat semakin terpecah.
