Merampok Pikiran Rakyat: Mistifikasi Program Pemerintah yang Menjadikan Kita Bodoh

Istilah “Pikiran Rakyat” di sini menjadi inti perdebatan: apakah publik sedang diperlakukan sebagai penerima pasif yang cukup diberi bantuan sementara dan narasi manis, atau sebagai warga yang berhak menuntut sistem yang benar-benar adil dan mandiri? Tulisan opini menyebut praktik ini sebagai mistifikasi—serangkaian program yang dibungkus indah namun sering kali gagal memenuhi janji substansialnya.

Bagaimana mistifikasi dikemas

Mistifikasi program diperlihatkan lewat pembungkusan cerita: nama program yang menenangkan, foto senyum lebar, jargon seperti “untuk rakyat kecil” atau “membangun masa depan”, lalu amplifikasi melalui media dan buzzer. Contoh program yang kerap disebut dalam kritik adalah Bantuan Langsung Tunai, Kartu Prakerja, Program Makan Bergizi Gratis, kendaraan listrik, reformasi birokrasi, digitalisasi, hingga inisiatif seperti koperasi desa. Di kemasan, semuanya tampak menjanjikan. Dalam praktiknya, kritik menyatakan, banyak program hanya memberikan solusi sementara atau bahkan menimbulkan masalah baru.

Bagaimana mistifikasi menyasar Pikiran Rakyat

Penerimaan publik terhadap program-program tersebut seringkali berlangsung dengan antusiasme yang luar biasa: tepuk tangan, ucapan terima kasih, atau pembelaan yang gigih meski persoalan ekonomi dan sosial tetap menganga. Ketika program gagal—entah karena data yang dipertanyakan, penyalahgunaan dana, atau target yang tidak tercapai—respon yang muncul bukanlah kemarahan luas, melainkan pembenaran kolektif. Penjelasan seperti “pelaksanaan yang bermasalah” atau “ini masih tahap awal” menjadi argumen yang menenangkan ketidakpuasan, sementara suara kritis dicap sebagai kepentingan asing atau oposisi bayaran.

Peran media dan buzzer dalam mempertahankan narasi

Peran media pro-pemerintah dan influencer yang dibayar dibandingkan dengan figur yang mengulang khotbah—menguatkan narasi resmi tiap hari. Ungkapan seperti “Lihat progresnya!” atau klaim data terbaik sering diulang sehingga membentuk semacam ritual legitimasi. Sementara itu, realitas di lapangan—seperti utang yang meningkat, turunnya kualitas layanan publik, dan masalah struktural seperti kemiskinan yang tak tertangani—seringkali menjadi issue yang disisihkan ke ruang diskusi sempit atau dianggap sekadar kebisingan politik.

Dampak terhadap kemandirian dan kapasitas kritis warga

Mistifikasi ini berpotensi menciptakan ketergantungan dan kemiskinan intelektual kolektif. Alih-alih didorong untuk mengajukan pertanyaan kritis—mengapa infrastruktur mahal tapi cepat rusak, mengapa subsidi bocor, atau mengapa data kemiskinan tampak selalu diatur sedemikian rupa—masyarakat diajak untuk menerima dan berterima kasih. Memberi bantuan kecil yang bersifat sementara lebih murah dibanding membangun sistem yang berkelanjutan; mempertahankan basis pemilih dengan program-program sementara lebih menguntungkan secara politik daripada mendorong kemandirian warga.

Dalam konteks ini, wacana yang menyudutkan kritik sebagai sesuatu yang destruktif atau dibayar pihak luar semakin memperkuat polarisasi. Kritik yang konstruktif disamakan dengan ancaman, sementara pembelaan terhadap kegagalan program dilabeli sebagai bentuk nasionalisme atau loyalitas.

Ajakan agar publik kembali menggunakan nalar

Penulis opini mengajak warga untuk berhenti menjadi penerima pasif dari narasi yang sudah disetting. Langkah pertama yang diusulkan adalah mempertanyakan setiap program: siapa yang sebenarnya diuntungkan, berapa persentase anggaran yang sampai kepada penerima, dan apakah program tersebut membangun kemandirian jangka panjang atau justru menumbuhkan ketergantungan. Ajakan lain adalah menolak menerima pembenaran demi mempertahankan citra kepedulian pemerintah jika bukti empiris tidak mendukung klaim tersebut.

Desakan ini bukan sekadar seruan emosional, melainkan upaya menjaga ruang publik agar tetap menjadi tempat pertukaran ide yang jujur. Ketika publik lelah terhadap kemasan semata dan mulai menuntut akuntabilitas, legitimasi yang dibangun lewat mistifikasi akan mengalami tantangan serius.

Peralihan dari penerimaan pasif ke warga yang aktif dan kritis adalah ancaman terbesar bagi praktik mistifikasi. Oleh karena itu, menumbuhkan kemampuan berpikir jernih dianggap sebagai bentuk perlawanan politik dan sosial yang penting: berhenti menjadi ‘domba’ yang berterima kasih saat dicukur bulunya, dan mulai menagih pertanggungjawaban atas janji-janji yang disampaikan.