0
0
Retconomynow.com – Jakarta, 22 November 2025 — Mantan Presiden Korsel Didakwa secara resmi oleh jaksa khusus atas tuduhan serius: penyalahgunaan kekuasaan dan upaya menutup-nutupi (cover-up) kasus tragis kematian Kopral Marinir Chae Su-geun. Kasus ini menambah daftar masalah hukum yang membelit mantan pemimpin tertinggi Korea Selatan tersebut, memperkeruh lanskap politik negara itu.
Jaksa khusus yang menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan ini mendakwa Yoon Suk Yeol, bersama dengan 11 mantan pejabat pemerintah dan militer lainnya, pada 21 November lalu, demikian laporan Straits Times. Dakwaan ini muncul 142 hari setelah penyelidikan khusus dimulai. Saat ini, Yoon sendiri sudah ditahan dan menjalani persidangan atas dakwaan terkait deklarasi darurat militer yang berumur pendek pada 3 Desember 2024. Dakwaan terbaru ini semakin memperberat posisi hukumnya.
Intervensi Ilegal dan Tekanan Terhadap Penyelidikan Internal
Dalam dakwaan terbaru ini, jaksa menuduh Yoon secara langsung memerintahkan intervensi ilegal. Tujuan intervensi ini adalah mengubah hasil penyelidikan internal Korps Marinir terkait kematian Kopral Chae pada Juli 2023. Kopral Chae tewas tenggelam saat menjalankan misi penyelamatan banjir yang saat itu melanda Korea Selatan.
Jaksa mengatakan bahwa Yoon menggunakan posisinya untuk menekan pejabat militer dan pemerintah. Ia melakukannya demi melindungi komandan Marinir senior dari penetapan sebagai tersangka. Komandan Marinir senior tersebut termasuk komandan Divisi Marinir ke-1 saat itu, Lim Seong-geun. Oleh karena itu, Mantan Presiden Korsel Didakwa atas pelanggaran etika dan hukum yang serius.
Yoon didakwa tanpa penahanan atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan menghalangi dokumen resmi. Penyelidikan oleh jaksa khusus menemukan bukti bahwa instruksi untuk mengubah hasil penyelidikan datang langsung dari lingkaran kekuasaan tertinggi di kantor kepresidenan. Perintah tersebut bertujuan menghapus nama-nama komandan senior dari daftar potensial tersangka.
Daftar Pejabat Tinggi yang Turut Didakwa
Selain Yoon, jaksa khusus juga mendakwa 11 mantan pejabat tinggi lainnya. Daftar terdakwa menunjukkan adanya dugaan jaringan yang terorganisir di dalam hierarki pemerintah dan militer untuk melakukan cover-up ini.
- Di antara yang didakwa adalah Cho Tae-yong, yang menjabat Direktur Kantor Keamanan Nasional.
- Ada pula mantan Menteri Pertahanan Lee Jong-sup. Selain itu, mantan wakil menteri pertahanan Shin Beom-chul juga termasuk dalam daftar.
- Mantan juru bicara Kementerian Pertahanan Jeon Ha-kyu, mantan direktur kebijakan pertahanan nasional di Kementerian Pertahanan Heo Tae-geun, dan mantan pejabat urusan hukum di Kementerian Pertahanan Yoo Jae-eun juga didakwa.
- Lebih lanjut, jaksa turut mendakwa mantan ajudan militer Kementerian Pertahanan Park Jin-hee, mantan jaksa agung Kementerian Pertahanan Kim Dong-hyuk, dan mantan komandan Korps Marinir Kim Kye-hwan.
Jaksa khusus menyatakan bahwa tindakan Yoon telah merusak keadilan penyelidikan. Tindakan ini juga merusak independensi tugas resmi. Jaksa meyakini Yoon secara melanggar hukum menginstruksikan Kementerian Pertahanan dan kantor kepresidenan. Instruksi itu bertujuan untuk mengecualikan individu tertentu dari pemeriksaan hukum. Maka dari itu, kasus ini menjadi ujian besar bagi supremasi hukum di Korea Selatan.
Implikasi Politik dan Hukum Kasus Korupsi Yoon
Dakwaan baru yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk cover-up ini menambah kompleksitas proses hukum yang dihadapi Yoon Suk Yeol. Mengingat Yoon sudah ditahan terkait kasus deklarasi darurat militer yang kontroversial. Kasus Marinir Chae Su-geun memiliki dimensi emosional yang tinggi di mata publik. Warga Korea Selatan menghargai pengorbanan militer. Kematian Kopral Chae saat menjalankan tugas penyelamatan banjir sudah menimbulkan duka mendalam.
Tuduhan bahwa mantan presiden menggunakan kekuasaan untuk melindungi komandan senior jelas memicu kemarahan publik. Hal ini memperkuat persepsi adanya budaya impunitas di tingkat elit. Meskipun demikian, penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa khusus menunjukkan komitmen institusi hukum untuk mencapai keadilan.
Kasus ini memiliki potensi besar untuk mengubah lanskap politik Korea Selatan. Publik akan mengamati ketat bagaimana pengadilan menyikapi kasus ini. Pada kenyataannya, setiap putusan yang dijatuhkan terhadap Yoon akan menjadi preseden penting bagi masa depan akuntabilitas pemimpin politik di negara itu. Kegagalan Mantan Presiden Korsel Didakwa untuk menjaga independensi militer dari intervensi politik menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Menjaga Integritas Militer dan Pemerintah
Kematian Kopral Chae Su-geun seharusnya memicu evaluasi standar keselamatan militer selama operasi sipil. Namun, alih-alih transparansi, kasus ini justru diduga ditutup-tutupi. Jaksa khusus menekankan bahwa tindakan cover-up ini merusak integritas penyelidikan internal militer.
Tindakan jaksa untuk mendakwa tidak hanya Yoon tetapi juga 11 pejabat tinggi menunjukkan bahwa mereka serius dalam membongkar seluruh jaringan yang terlibat. Ini menegaskan bahwa hukum harus berlaku adil bagi setiap warga negara, termasuk mantan pemimpin tertinggi. Sejak itu, proses persidangan ini akan menjadi sorotan media internasional. Dunia akan menyaksikan sejauh mana institusi Korsel mampu menuntut pertanggungjawaban politik di tingkat tertinggi.
