0
0
Anggota Komisi XII DPR, Yulian Gunhar, mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera mengevaluasi distribusi sekaligus menambah kuota BBM subsidi, terutama untuk Bio Solar dan Pertalite, di Sumatera Selatan. Desakan itu muncul setelah adanya laporan mengenai antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di daerah tersebut.
Desakan tambah kuota BBM subsidi di Sumsel
Yulian secara tegas meminta BPH Migas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi BBM subsidi di provinsi tersebut. Permintaan itu menekankan pentingnya penyesuaian kuota agar pasokan Bio Solar dan Pertalite dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan angkutan niaga yang bergantung pada bahan bakar bersubsidi.
Desakan penambahan kuota BBM subsidi ini bukan semata soal ketersediaan stok, tetapi juga tentang bagaimana distribusi dapat dikendalikan agar tidak menimbulkan antrean berkepanjangan yang mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi dan keselamatan publik.
Kondisi antrean dan insiden di SPBU Banyuasin
Kejadian ini memicu keprihatinan dan dorongan agar pihak berwenang memberi perhatian lebih pada distribusi BBM subsidi, khususnya untuk titik-titik yang melayani angkutan berat dan wilayah dengan intensitas permintaan tinggi.
Tuntutan evaluasi distribusi oleh BPH Migas
Yulian menekankan perlunya evaluasi teknis dan operasional oleh BPH Migas untuk mengidentifikasi akar masalah antrean panjang dan kelangkaan pasokan di lapangan. Evaluasi tersebut, menurutnya, harus mencakup alokasi kuota, jadwal distribusi, serta mekanisme pengawasan di setiap SPBU yang menerima jatah BBM subsidi.
Langkah evaluasi juga dianggap penting untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan penumpukan kendaraan yang dapat berisiko bagi keselamatan pengguna jalan maupun petugas di lapangan.
Harapan respons cepat dan mitigasi dampak sosial
Dalam pernyataannya Yulian menyampaikan turut berduka atas meninggalnya sopir yang sedang mengantri dan berharap insiden serupa tidak terulang. Ia menyerukan adanya respons cepat dari regulator untuk mengatasi kekurangan pasokan di wilayah terdampak.
Selain penambahan kuota, langkah mitigasi yang diharapkan meliputi perbaikan jadwal pengiriman BBM, penataan antrean di SPBU, serta koordinasi antara distributor, pengelola SPBU, dan otoritas daerah. Tujuannya adalah mereduksi dampak sosial dan ekonomi akibat gangguan pasokan bahan bakar bersubsidi.
Pernyataan Yulian ini menambah tekanan politik agar masalah distribusi BBM subsidi di Sumatera Selatan ditangani segera oleh pihak terkait. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari BPH Migas yang dipublikasikan terkait respons atau rencana tindak lanjut atas desakan tersebut.
