0
0
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Prof. Syafruddin Karimi, menilai pemerintah perlu segera memperkuat kepastian kebijakan ekonomi untuk memulihkan kepercayaan dunia usaha. Menurut Syafruddin, pemulihan kepercayaan menjadi kunci agar sektor swasta kembali yakin dalam membuat keputusan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Pernyataan itu disampaikan menjelang pembacaan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026. Syafruddin menekankan momentum tersebut penting untuk menjawab kekhawatiran pelaku usaha terkait arah kebijakan ekonomi ke depan.
Pulihkan kepercayaan dunia usaha lewat kepastian kebijakan
Dalam pandangan akademisi itu, langkah pemerintah yang memperjelas arah kebijakan ekonomi akan membantu meredam ketidakpastian di kalangan pengusaha. Kepastian kebijakan dinilai perlu agar rencana investasi jangka menengah dan panjang dapat diputuskan dengan lebih percaya diri, sehingga sektor usaha dapat berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi.
Penekanan pada penciptaan lapangan kerja berkualitas
Syafruddin juga mengingatkan bahwa perhatian pemerintah tidak cukup hanya pada angka pertumbuhan semata. Menurutnya, pertumbuhan harus mampu diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Ia menyebut pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan merupakan aspek yang tak terpisahkan dari upaya memulihkan kepercayaan dunia usaha.
Momentum RAPBN 2027 sebagai tolok ukur kebijakan
Pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 oleh Presiden menjadi momen penting bagi pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi untuk melihat prioritas anggaran dan arah kebijakan fiskal. Syafruddin menilai, dokumen anggaran yang jelas dan konsisten akan menjadi sinyal kuat bagi dunia usaha apakah lingkungan usaha akan semakin kondusif atau masih penuh ketidakpastian.
Implikasi bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan
Menurut Syafruddin, perbaikan kepercayaan dunia usaha tidak hanya tugas satu pihak. Dunia usaha membutuhkan kepastian, sementara pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang jelas, terukur, dan dapat diandalkan. Keduanya harus bersinergi agar efek positif terhadap investasi dan pembukaan lapangan kerja dapat terwujud.
Ia menambahkan bahwa komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan sektor swasta juga penting. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dapat membantu mengurangi salah tafsir dan mempercepat implementasi program-program ekonomi yang berpihak pada peningkatan produktivitas dan kualitas pekerjaan.
Melihat situasi saat ini, Syafruddin menganggap prioritas kebijakan perlu diarahkan pada upaya memperkuat fondasi makroekonomi sekaligus menyokong sektor riil yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, ini akan meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam jangka menengah.
Pesan yang disampaikan menjelang pembacaan RAPBN 2027 itu menjadi catatan penting bagi pembuat kebijakan: bahwa kepastian kebijakan dan fokus pada kualitas lapangan kerja merupakan elemen sentral untuk membangun kembali kepercayaan di kalangan pelaku usaha dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi.
