Kayu Gelondongan Banjir Sumatra: Ketua MPR Duga Penebangan Liar

Retconomynow.com – Jakarta, 2 Desember 2025 — Bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra, memicu temuan yang mengkhawatirkan sekaligus kontroversial. Setelah banjir surut, banyak Kayu Gelondongan Banjir Sumatra yang berukuran besar ditemukan terbawa arus. Temuan ini memicu dugaan kuat adanya aktivitas penebangan liar di kawasan hulu. Ketua MPR RI secara terbuka menyampaikan kecurigaan bahwa kayu-kayu tersebut merupakan hasil tebangan, bukan hanya material yang tercabut secara alami oleh air.

Temuan viral ini menambah dimensi baru pada krisis hidrometeorologi yang telah merenggut ratusan korban jiwa di Sumatra. Ketua MPR menduga bahwa kayu-kayu tersebut telah ditebang sebelumnya. Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa deforestasi ilegal telah memperparah dampak bencana. Pimpinan MPR ini menekankan perlunya penyelidikan mendalam untuk mengklarifikasi asal-usul kayu tersebut.

Analisis Temuan Viral dan Dampak Hidrologi Bencana

Penampakan Kayu Gelondongan Banjir Sumatra yang masif di lokasi bencana secara visual menunjukkan adanya kerusakan hutan di hulu. Dalam kondisi alamiah, sungai biasanya membawa sedimen, ranting, dan pohon kecil. Namun, temuan kayu gelondongan berukuran besar mengindikasikan bahwa kayu tersebut berasal dari kegiatan penebangan. Penebangan kayu ini dilakukan di dalam kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan air.

• Fungsi Hutan Hulu: Hutan di daerah hulu memiliki fungsi krusial. Hutan berfungsi sebagai sponge alami yang menyerap curah hujan ekstrem. Ketika hutan hancur akibat penebangan, tanah kehilangan daya serapnya. Oleh karena itu, air hujan langsung mengalir deras ke dataran rendah. Aliran air yang cepat ini memicu banjir bandang dan erosi tanah yang membawa material besar.
• Amplifikasi Bencana: Kehadiran kayu gelondongan tidak hanya menjadi bukti deforestasi. Kayu-kayu ini juga memperparah kerusakan infrastruktur. Kayu gelondongan dapat merusak jembatan, menyumbat aliran sungai, dan meningkatkan daya hantam banjir. Jelasnya, kerusakan yang terjadi bersifat ganda, yaitu kerusakan lingkungan dan kerusakan fisik.

Pernyataan Resmi Pimpinan MPR dan Seruan Penegakan Hukum

Ketua MPR secara tegas menyampaikan keprihatinannya. Ia menduga Kayu Gelondongan Banjir Sumatra yang ditemukan bukan berasal dari pohon yang tumbang secara alamiah. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan manusia yang melanggar hukum. Pernyataan ini memberikan tekanan besar kepada aparat penegak hukum dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pimpinan MPR mendesak agar aparat segera melakukan investigasi forensik terhadap kayu-kayu yang tersisa. Investigasi ini harus menentukan apakah penebangan terjadi secara legal atau ilegal. Jika terbukti ilegal, aparat harus menindak tegas para pelaku dan korporasi yang terlibat. Penegakan hukum yang tegas terhadap illegal logging sangat penting. Hal ini berfungsi sebagai upaya pencegahan bencana di masa depan. Secara keseluruhan, penindakan ini harus mencakup pemulihan kerugian negara akibat praktik ilegal tersebut.

Urgensi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Mitigasi Jangka Panjang

Bencana banjir bandang yang terjadi secara berulang di Sumatra menunjukkan kegagalan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus segera mengambil langkah mitigasi jangka panjang.

• Rehabilitasi Hutan: Program reforestasi dan penghijauan di kawasan hulu harus menjadi prioritas nasional. Pemerintah harus melibatkan masyarakat lokal dalam menjaga dan menanam kembali hutan.
• Pengawasan Terpadu: Pengawasan terhadap kegiatan penebangan harus melibatkan aparat gabungan (TNI, Polri, Kehutanan) dan menggunakan teknologi penginderaan jauh (remote sensing). Selain itu, transparansi data konsesi lahan harus dibuka kepada publik. Transparansi ini penting untuk memastikan akuntabilitas.
• Edukasi dan Keadilan: Pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini berfokus pada pentingnya menjaga hutan sebagai penyangga kehidupan. Pada akhirnya, memberikan keadilan bagi korban bencana juga berarti menindak pihak yang menyebabkan bencana melalui perusakan lingkungan.

Melalui peninjauan dan investigasi yang transparan atas temuan Kayu Gelondongan Banjir Sumatra, Indonesia dapat mengirimkan sinyal kuat. Sinyal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan publik. Maka dari itu, langkah-langkah konkret dan segera dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi hidrologi kawasan hulu Sumatra.