Tiga Tahun GMPPP: Dari Dukungan Politik Menuju Ekonomi Berbasis Desa

Gerakan Mantap Pilih Prabowo (GMPPP) menandai usia tiga tahun dengan peringatan di Pendopo Agung Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu (8/8/2026). Momen ini dimanfaatkan untuk mengubah fokus dari sekadar dukungan politik menjadi gerakan ekonomi berbasis desa.

Acara yang dihadiri tokoh nasional dan daerah itu menegaskan tekad untuk menggerakkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan koperasi dan rantai distribusi lokal, agar aliran bantuan dan subsidi pemerintah memberi dampak berkelanjutan bagi warga desa.

Perayaan Tiga Tahun GMPPP

Peringatan tiga tahun GMPPP dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo, tokoh publik Rocky Gerung, serta pimpinan Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08). Hadir pula Pendiri dan Ketua Umum GMPPP Mantap Abdul Ghoni bersama sejumlah pengurus FKN-08 termasuk Indria Febriansyah, Ir. Yoserizal Nasution, Uray Wisnu Wijaya, dan Andi Mohamad Rasul.

Dalam sambutannya, Abdul Ghoni menegaskan bahwa perjalanan organisasi tidak boleh berhenti pada dukungan politik semata. “Kami tak bergerak hanya untuk memenangkan pemimpin, melainkan memenangkan nasib seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya, menekankan perlunya menerjemahkan dukungan politik menjadi program yang menyentuh kehidupan masyarakat.

Penguatan koperasi dan ekonomi berbasis desa

Sejumlah pembicara menyoroti pentingnya membangun ekonomi yang berakar pada desa. Menteri Jumhur Hidayat mengutip pernyataan Presiden bahwa “revolusi belum selesai” dan menekankan perlunya menata sistem ekonomi nasional agar memberi ruang lebih besar bagi masyarakat desa dan koperasi. Menurutnya, koperasi yang dikelola secara profesional dan transparan memiliki potensi untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi jika diintegrasikan dengan kegiatan produksi dan pasar lokal.

Jumhur menyatakan bahwa penguatan koperasi bukan sekadar perbaikan kelembagaan, melainkan upaya merombak pola pikir: menjadikan rakyat sebagai subjek dan pemilik pembangunan, bukan hanya objek. Gagasan ini menjadi landasan upaya agar kegiatan ekonomi di desa tidak hanya menerima aliran bantuan, tetapi juga membangun kemandirian dan nilai tambah lokal.

Isu distribusi subsidi dan peran Koperasi Merah Putih

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota memaparkan tantangan distribusi subsidi dan bantuan pemerintah. Ia menyoroti pentingnya memastikan bantuan sampai kepada penerima yang tepat serta menciptakan efek ekonomi yang berulang di tingkat lokal. Joao mengusulkan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi instrumen memperpendek rantai distribusi dan memperkuat aktivitas ekonomi desa.

Menurut Joao, apabila setiap rupiah yang disalurkan berputar di pasar desa, toko kelontong, usaha penggilingan padi kelompok tani, dan usaha-usaha mikro setempat, maka kemakmuran akan tumbuh dari dalam. Dalam skema itu, koperasi diharapkan berfungsi tidak hanya sebagai tempat transaksi, melainkan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi desa yang melibatkan petani, nelayan, pelaku UMKM, pedagang, dan penerima manfaat program.

Peran Koperasi Narabuti dan jaringan lokal

Dalam forum tersebut, disebut pula peran Koperasi Narabuti dan jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penghubung distribusi barang dan layanan. Model yang diusulkan menempatkan koperasi sebagai pengintegrasi antara kebijakan pemerintah, kegiatan produksi masyarakat, dan pasar lokal sehingga aliran ekonomi mengikuti siklus yang menguntungkan warga desa.

Gagasan membangun rantai ekonomi lokal ini bertujuan agar belanja dan bantuan tidak langsung keluar dari desa, melainkan kembali menjadi modal bagi pertumbuhan usaha lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Konsolidasi politik menuju agenda ekonomi rakyat

Abdul Ghoni menegaskan bahwa konsolidasi yang selama ini dilakukan untuk mendukung kepemimpinan perlu dilanjutkan dalam bentuk pengawalan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ia menyebut FKN-08 sebagai wadah konsolidasi organisasi masyarakat dan relawan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan membantu menyuarakan aspirasi serta mengawal pelaksanaan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Hadirnya berbagai unsur masyarakat dan tokoh di Wonosobo menunjukkan langkah GMPPP memperluas fokus dari agenda politik menjadi agenda pembangunan ekonomi rakyat. Model ekonomi berbasis desa yang diperkenalkan diharapkan dapat dijadikan contoh bagi daerah lain, dengan koperasi dan komunitas lokal sebagai fondasi penggerak perubahan ekonomi.

Peringatan tiga tahun GMPPP menandai babak baru perjuangan gerakan itu: dari aktivitas dukungan politik menjadi gerakan yang mengawal dan memprakarsai penguatan ekonomi rakyat melalui pendekatan desa dan koperasi sebagai pusat perputaran ekonomi lokal.