0
0
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur membantah pernyataan Camat Lamba Leda Utara, Agus Supratman, yang mengaku mendapat tekanan dari petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menandatangani berita acara penerimaan bantuan. Pernyataan pembantahan itu disampaikan setelah video pernyataan Camat Agus beredar luas di media sosial.
Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Syukur, mengatakan pemerintah daerah telah menelusuri persoalan yang muncul sehubungan dengan video tersebut. Menurut Wakil Bupati, dari hasil penelusuran yang dilakukan, tidak ditemukan adanya bukti atau indikasi bahwa petugas BNPB memberikan tekanan pada proses penerimaan logistik atau pada penandatanganan berita acara.
Pemkab Tanggapi Klaim tentang Bantuan BNPB
Pernyataan Camat yang muncul melalui video memicu respons cepat dari pemerintahan daerah. Pemkab menilai bahwa tudingan adanya tekanan oleh petugas BNPB perlu diklarifikasi agar publik mendapatkan informasi yang akurat. Wakil Bupati Tarsisius Syukur menegaskan bahwa pemeriksaan internal dilakukan untuk memastikan kebenaran klaim tersebut dan menjaga integritas proses distribusi bantuan.
Isi Video dan Klaim Camat
Dalam video yang menjadi viral, Camat Lamba Leda Utara menyampaikan bahwa ia merasa tertekan oleh petugas BNPB ketika diminta menandatangani berita acara penerimaan bantuan logistik. Pernyataan ini kemudian menyebar cepat di media sosial dan memicu pertanyaan di kalangan masyarakat setempat serta di forum publik lainnya. Keberadaan video inilah yang memicu pemerintah daerah untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.
Proses Penelusuran dan Temuan Pemerintah Daerah
Pemkab Manggarai Timur menyatakan telah menelusuri persoalan yang muncul setelah video tersebut beredar. Menurut Wakil Bupati, penelusuran mencakup pemeriksaan atas prosedur penerimaan bantuan dan konfirmasi terhadap pihak yang terlibat dalam penyaluran logistik. Hasil penelusuran pemerintah daerah, sebagaimana disampaikan secara resmi, menunjukkan tidak ditemukannya bukti adanya tekanan dari petugas BNPB dalam proses penandatanganan berita acara penerimaan bantuan.
Klarifikasi dari Wakil Bupati
Wakil Bupati Tarsisius Syukur memberi penjelasan resmi atas temuan penelusuran tersebut. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memastikan bahwa proses penyaluran bantuan berjalan sesuai aturan dan tanpa intervensi yang merugikan pihak manapun. Pernyataan pembantahan oleh Pemkab dimaksudkan untuk meluruskan narasi yang berkembang setelah video viral itu, sekaligus memberi kepastian kepada masyarakat mengenai prosedur yang dijalankan.
Penegasan Pemkab ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi publik dan aparat pemerintahan di wilayah terkait agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah daerah menempatkan pentingnya verifikasi dan penelusuran fakta sebelum mengambil sikap publik atas isu sensitif yang berkaitan dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Video viral tentang klaim tekanan dalam proses penerimaan logistik menjadi sorotan karena menyangkut kredibilitas lembaga penyalur bantuan dan kepercayaan publik. Dalam situasi darurat atau penyaluran bantuan, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian utama, sehingga setiap tudingan semacam ini menuntut klarifikasi yang cepat dan menyeluruh dari pihak berwenang.
Sampai saat ini, Pemkab Manggarai Timur melalui pernyataan resmi Wakil Bupati menyampaikan bahwa tidak ada indikasi tekanan dari petugas BNPB dalam proses penandatanganan berita acara penerimaan bantuan. Informasi itu menjadi dasar resmi yang disampaikan kepada publik untuk meredam kekhawatiran terkait dugaan ketidakberesan dalam prosedur penerimaan bantuan logistik.
Kepada pihak-pihak yang merasa perlu klarifikasi lebih lanjut atau memiliki bukti pendukung atas klaim yang disampaikan dalam video, langkah yang sesuai adalah menyampaikan data dan keterangan resmi sehingga pemerintah dapat melakukan verifikasi secara obyektif. Hingga pernyataan resmi dari Pemkab ini, isu tentang adanya tekanan oleh petugas BNPB pada penandatanganan berita acara dinyatakan tidak benar menurut hasil penelusuran pemerintah daerah.
