0
0
Retconomynow.com – 16 November 2025 – Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi mendatangi Bareskrim Polri pada Jumat (14/11/2025). Mereka berupaya melaporkan Hakim Konstitusi Arsul Sani atas dugaan Ijazah Palsu Arsul Sani. Namun, Bareskrim Polri belum menerbitkan Laporan Polisi (LP) atas aduan tersebut.
Koordinator Aliansi, Betran Sulani, menjelaskan kronologi upaya pelaporan tersebut pada hari Minggu (16/11/2025). Ia mengatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi panjang dengan penyidik saat di Bareskrim. “Prinsipnya mereka terima, namun belum diterbitkan nomor LP-nya dan diminta untuk balik lagi di hari Senin besok,” kata Betran.
Kronologi Penundaan Laporan di Bareskrim
Penundaan penerbitan Laporan Polisi ini menimbulkan pertanyaan. Betran menjelaskan bahwa timnya menghabiskan waktu cukup lama untuk berdiskusi dengan penyidik. Hal ini mengindikasikan bahwa Bareskrim tidak langsung menolak. Sebaliknya, Bareskrim melakukan pendalaman awal atas materi aduan.
“Kemarin sudah banyak hal yang didiskusikan,” tambah Betran. Permintaan penyidik agar pelapor kembali pada Senin (17/11/2025) bisa berarti dua hal. Pertama, penyidik membutuhkan kelengkapan bukti formal lebih lanjut dari pelapor. Kedua, penyidik perlu melakukan konsultasi internal terlebih dahulu mengingat status Arsul Sani sebagai Hakim Konstitusi, yang memiliki mekanisme hukum khusus.
Aliansi tidak hanya berhenti di Bareskrim. Betran menegaskan bahwa pihaknya juga akan menempuh jalur etik. Mereka berencana mendatangi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menyampaikan laporan serupa. “Jadwal pelaporan ke MKMK akan diumumkan menyusul,” ujarnya.
Langkah ganda ini menunjukkan keseriusan pelapor. Mereka tidak hanya mengincar aspek pidana (pemalsuan) di Bareskrim. Mereka juga mengincar aspek etik (pelanggaran integritas) di MKMK.
Fokus Dugaan Ijazah Palsu Arsul Sani: Kampus Polandia
Apa sebenarnya inti dari tuduhan ini? Betran membeberkan bahwa pihaknya menyerahkan sejumlah bahan pemberitaan sebagai bukti awal. Bukti ini untuk memperkuat dugaan bahwa ijazah doktor Arsul Sani bermasalah.
Fokus utama tuduhan tertuju pada legalitas kampus tempat Arsul Sani menempuh studi program doktoralnya. Menurut Betran, universitas tersebut berlokasi di Polandia.
“Bukti yang kami dapatkan… salah satunya itu adalah pemberitaan… terkait dengan penyelidikan salah satu Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di Polandia,” jelas Betran.
Ia melanjutkan bahwa otoritas antikorupsi Polandia saat ini sedang memeriksa legalitas operasional kampus tersebut. “Yang mana kampus tersebut itu merupakan kampus yang di mana salah satu hakim berkuliah mendapatkan titel S3 di tahun 2023,” tegasnya.
Jika tuduhan ini terbukti, dampaknya sangat serius. Ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga yang legalitas operasionalnya bermasalah tentu tidak sah. Penggunaan ijazah yang tidak sah untuk menduduki jabatan publik dapat berimplikasi pada sanksi pidana dan etik.
Implikasi Ijazah Palsu Arsul Sani bagi Integritas MK
Tuduhan ijazah palsu yang menyasar seorang Hakim Konstitusi memiliki bobot yang jauh lebih berat daripada kasus serupa yang menimpa pejabat biasa. Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi dan benteng terakhir keadilan. Integritas, kejujuran, dan keteladanan seorang hakim MK adalah syarat mutlak yang tidak bisa Anda tawar.
Ijazah Palsu Arsul Sani (satu-satunya frasa bold di isi artikel) ini menggerus kepercayaan publik terhadap institusi MK. Publik akan mempertanyakan validitas setiap putusan yang ikut diambil oleh hakim yang integritas akademisnya mereka ragukan.
Arsul Sani sendiri memiliki latar belakang sebagai politisi di DPR sebelum ia terpilih menjadi Hakim Konstitusi. Proses seleksi di DPR, yang mencakup fit and proper test, seharusnya memverifikasi seluruh rekam jejak calon, termasuk riwayat pendidikan.
Jika tuduhan aliansi ini benar, hal ini juga membuka borok baru dalam proses seleksi pejabat publik di DPR. Publik akan bertanya, bagaimana bisa sebuah ijazah dari universitas yang sedang otoritas antikorupsi negara lain selidiki lolos dari verifikasi ketat parlemen Indonesia?
Arsul Sani Siapkan Jawaban Melalui Konferensi Pers
Di tengah tuduhan serius ini, Arsul Sani berjanji akan memberikan tanggapan. Namun, ia tidak mau gegabah. Arsul menegaskan bahwa ia akan meminta izin terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan MK sebelum memberi penjelasan resmi kepada publik.
“Besok sore rencana Humas MK konpers. Nanti saya respons di sana,” kata Arsul Sani.
Sikap ini menunjukkan bahwa seorang Hakim Konstitusi terikat oleh protokol internal yang ketat. Ia tidak bisa sembarangan mengeluarkan pernyataan yang dapat mempengaruhi marwah lembaga. Dengan meminta izin MKMK, Arsul menunjukkan bahwa ia menghormati mekanisme etik yang berlaku di internal Mahkamah.
Kini, publik menanti dua agenda krusial pada Senin (17/11/2025). Pertama, apakah Bareskrim Polri akan resmi menerima laporan Aliansi dan menerbitkan Laporan Polisi. Kedua, publik menanti penjelasan lengkap dan bukti tandingan yang akan Arsul Sani sampaikan dalam konferensi pers di Gedung MK.
Ujian Verifikasi Ijazah dan Ijazah Palsu Arsul Sani
Kasus ini, terlepas dari benar atau tidaknya, menyoroti kelemahan sistem verifikasi ijazah luar negeri di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pejabat publik dan politisi menempuh pendidikan S3 di luar negeri, terkadang di universitas yang kurang dikenal.
Siapa yang bertanggung jawab memverifikasi akreditasi dan legalitas kampus tersebut? Selama ini, proses penyetaraan ijazah oleh Kemendikbudristek (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) seringkali hanya bersifat administratif. Penyetaraan berfokus pada apakah kampus itu terdaftar di negaranya, bukan pada kualitas atau legalitas operasionalnya secara mendalam.
Kasus dugaan Ijazah Palsu Arsul Sani ini harus menjadi momentum. DPR dan Pemerintah harus memperbaiki mekanisme verifikasi, terutama untuk pejabat tinggi negara yang memegang jabatan publik krusial. Kepercayaan pada kualifikasi akademis pemimpin adalah fondasi birokrasi yang bersih dan berintegritas.
