0
0
Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menegaskan pemerintah tidak harus memiliki pandangan seragam terkait perang Teluk, yang kini melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Menurutnya, diperlukan peningkatan kapasitas insan pers agar pemberitaan bisa mendorong publik dari pemahaman dangkal ke tingkat analisis yang lebih mendalam.
Pernyataan itu disampaikan Anis saat menjadi pembicara dalam Sajid Diplomat Talk yang digelar Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (Sajid) di Gedung Konstitusi Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Acara dihadiri sekitar 50 jurnalis dari berbagai media.
Pandangan Seragam dalam Sorotan Publik
Anis menekankan bahwa peran media bukan sekadar menyalurkan informasi faktual, melainkan juga membantu bentuk narasi politik yang lebih utuh. “Kita harus membantu publik kita untuk bertransformasi dari pendangkalan menuju pendalaman. Kita harus mengedukasi publik agar mampu memahami persoalan secara lebih utuh dan mendalam,” ujarnya.
Dia mengingatkan bahwa jurnalis perlu memahami cara berpikir dan strategi yang melatarbelakangi kebijakan negara, bukan hanya memaparkan peristiwa. “Media adalah instrumen dalam political design. Yang perlu kita pahami bukan sekadar beritanya, tetapi desain yang melatarbelakanginya,” kata Anis, menekankan tuntutan agar liputan mampu menggali konteks geopolitik dan alasan strategis di balik keputusan negara.
Respons Pemerintah dan Portofolio Dunia Islam
Menanggapi dinamika geopolitik yang berubah, Kementerian Luar Negeri membentuk portofolio khusus yang menangani urusan Dunia Islam. Anis mengatakan langkah ini merupakan respons terhadap lanskap geopolitik internasional yang kian kompleks.
Menurut Anis, Presiden Prabowo Subianto melihat konflik global, khususnya di Timur Tengah, akan semakin mendalam dan berpotensi memberi dampak besar pada tata kelola dunia. Oleh karena itu, pembenahan birokrasi dan kebijakan luar negeri diarahkan untuk lebih peka terhadap perubahan tersebut, termasuk upaya memperkuat hubungan dengan negara-negara Islam di berbagai dimensi.
Integrasi Ekonomi dan Riset Kolaboratif
Selain aspek sejarah, budaya, dan agama, Anis menyatakan Indonesia mendorong peningkatan hubungan dengan negara-negara Islam pada level integrasi ekonomi dan politik. Untuk mendukung langkah tersebut, Kementerian Luar Negeri menyusun peta jalan integrasi Indonesia dengan Dunia Islam bekerja sama dengan riset bersama Universitas Islam Indonesia (UII).
Peta jalan tersebut dirancang untuk memberikan arah yang lebih jelas dalam menjalin kerja sama, terutama saat konflik regional berimbas ke ranah ekonomi dan keamanan yang memerlukan strategi terpadu.
Perang Gaza dan Kebutuhan Keahlian Kawasan
Anis memandang perang di Gaza yang pecah pada Oktober 2023 telah berubah dari konflik lokal menjadi isu dengan dimensi regional dan global. Kondisi ini menuntut kemampuan analisis yang lebih mendalam dari kalangan akademisi maupun media.
Dia menyoroti minimnya jumlah ahli studi kawasan di Indonesia, khususnya yang fokus pada Timur Tengah. Akibatnya, ruang publik kerap diisi komentar yang tidak selalu ditopang keahlian akademik memadai. Anis juga mencatat adanya tantangan dalam menerapkan teori hubungan internasional untuk membaca dinamika global yang cepat berubah, karena negara-negara besar sering melakukan penyesuaian strategi yang tidak mudah dijelaskan melalui teori konvensional.
Menjaga Objektivitas dan Hindari Sentimen Sektarian
Anis mengingatkan pentingnya menjauh dari pandangan yang semata dipengaruhi sentimen ideologis atau sektarian saat memaknai konflik. Ia memberi contoh bahwa jika konflik Timur Tengah dilihat hanya dari perspektif agama, maka faktor keamanan dan kepentingan strategis negara menjadi terabaikan.
Sebagai bagian dari respons terhadap ketidakpastian global, Anis menyebut pemerintah juga mendorong kemandirian pangan dan energi sebagai upaya mempertahankan ketahanan nasional. Upaya ini dimaksudkan mengurangi kerawanan akibat perubahan geopolitik yang dapat mengganggu stabilitas pasokan komoditas penting.
