BGN Cek 12 Dapur MBG, Babak Baru Usai Penutupan Massal 112 SPPG

BGN cek SPPG
0 0
Read Time:4 Minute, 51 Second

Retconomynow.com – 23 Oktober 2025 – Badan Gizi Nasional (BGN) hari ini mengumumkan akan segera melakukan pengecekan terhadap 12 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat mereka tutup. Dapur-dapur ini dikabarkan telah siap untuk beroperasi kembali. Faktanya, tindakan BGN cek SPPG ini merupakan tindak lanjut krusial. Sebelumnya, BGN telah mengambil langkah tegas dengan menutup total 112 SPPG di berbagai wilayah. Alasannya, ratusan dapur tersebut terbukti melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) krusial terkait keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Oleh karena itu, proses verifikasi ulang ini menjadi penentu nasib dan cerminan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas program andalannya.

Latar Belakang Penutupan Massal: Ketika Keamanan Pangan Jadi Taruhan

BACA JUGA : Era Baru Mobnas: Istana Beri Sinyal Proyek Mobil Nasional Masuk PSN

Langkah penutupan 112 SPPG yang BGN ambil pada Selasa (21/10) lalu bukanlah tanpa alasan. Justru, keputusan ini didasarkan pada temuan lapangan yang sangat mengkhawatirkan. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa dapur-dapur tersebut dinilai berisiko tinggi. Mereka berpotensi menimbulkan insiden keracunan atau keamanan pangan bagi para penerima manfaat MBG, yang mayoritas adalah anak-anak dan ibu hamil.

“Ada 112 yang sudah kami tutup per hari ini,” kata Nanik saat itu. Menurutnya, setiap SPPG yang menjadi mitra program MBG wajib memenuhi serangkaian standar yang sangat ketat. Akan tetapi, 112 dapur tersebut gagal memenuhi persyaratan fundamental. Tiga sertifikasi utama yang menjadi syarat mutlak adalah:

BACA JUGA : “Tajam Keluar, Tumpul ke Dalam”: DPR Sentil Kejagung soal Sanksi Jaksa Korup

  1. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS): Menjamin bahwa dapur dan seluruh proses pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan dasar.
  2. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP): Sebuah sistem manajemen keamanan pangan yang mengidentifikasi dan mengontrol potensi bahaya biologis, kimia, dan fisik.
  3. Sertifikasi Halal: Memastikan semua bahan baku dan proses pengolahan sesuai dengan kaidah kehalalan.

Selain itu, ada juga persyaratan teknis lainnya yang dilanggar. Contohnya, banyak dapur yang belum memiliki sertifikat air bersih yang layak. Bahkan, desain dapurnya pun tidak sesuai dengan petunjuk teknis. “Masih banyak dapur yang ruang untuk pemorsiannya itu belum pakai pendingin, dan sekarang harus berpendingin,” ujar Nanik. Ia menjelaskan, “kalau tidak, itu berpotensi untuk membuat makanan cepat basi.”

BACA JUGA : Prabowo ke KTT APEC, Bawa Misi AI dan Demografi untuk Kawasan

Proses Verifikasi Ulang: Syarat Ketat untuk Kembali Beroperasi

Kini, dari 112 dapur yang ditutup, 12 di antaranya mengklaim telah melakukan perbaikan dan siap untuk dibuka kembali. Namun, BGN tidak akan memberikan izin begitu saja. Proses BGN cek SPPG ini akan dilakukan dengan sangat teliti. Nanik menegaskan bahwa timnya akan turun langsung untuk memverifikasi setiap item persyaratan.

“Persiapan kita lagi cek, katanya sudah ada 12 yang siap untuk dibuka lagi,” ujar Nanik hari ini. Ia merinci apa saja yang akan menjadi fokus utama dalam pengecekan tersebut. Pertama, adalah infrastruktur fisik. “Kami akan cek, apakah peralatannya, dapurnya sudah punya sterilisasi,” katanya. Kedua, adalah kelengkapan fasilitas pendukung, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang berfungsi baik. Ketiga, dan yang tak kalah penting, adalah kesiapan sumber daya manusia. “Apakah kemudian mereka sudah punya SDM,” tambahnya, merujuk pada kewajiban setiap SPPG untuk memiliki juru masak (chef)

BACA JUGA : Penerbangan Kamboja Dicurigai Terkait Penipuan Daring, Pemerintah Turun Tangan

profesional yang bersertifikat.

Konteks Program Raksasa: 1,4 Miliar Porsi MBG Telah Dibagikan

Langkah tegas BGN ini harus dilihat dalam konteks skala masif dari program Makan Bergizi Gratis itu sendiri. Program ini adalah salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Faktanya, dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (20/10) lalu, Presiden Prabowo memaparkan data pencapaian yang luar biasa.

BACA JUGA : Evaluasi Golkar: Satu Tahun Prabowo-Gibran Tunjukkan Hasil Baik, Sebagian Masih “On Progress”

Sejak program ini dimulai pada 6 Januari hingga 20 Oktober 2025, pemerintah telah berhasil memasak dan membagikan total 1.410.000.000 (1,4 miliar) porsi makanan. “Artinya, hari ini sudah 1,41 miliar porsi MBG sudah dimasak dan dibagikan,” kata Prabowo. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa program ini telah menjangkau sekitar 36,7 juta penerima manfaat. Penerima manfaat ini terdiri dari anak-anak sekolah dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Tentu saja, dengan skala operasional sebesar ini, pengawasan kualitas dan keamanan pangan menjadi sebuah tantangan yang sangat besar sekaligus sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar.

Antara Keamanan Pangan dan Keberlanjutan Program

Penutupan 112 dapur dan proses verifikasi ulang yang ketat ini menunjukkan sebuah dilema. Di satu sisi, BGN menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keamanan pangan. Tindakan ini mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada semua mitra SPPG bahwa tidak ada kompromi dalam hal kualitas dan keselamatan. Hal ini sangat penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG.

Akan tetapi, di sisi lain, penutupan ratusan dapur juga berarti adanya potensi gangguan dalam distribusi makanan kepada puluhan

BACA JUGA : BLT Tambahan 300 Ribu Cair Mulai Besok, Tepat di Momen 1 Tahun Pemerintahan Prabowo

ribu penerima manfaat di wilayah-wilayah tersebut. Oleh karena itu, proses BGN cek SPPG ini harus berjalan dengan cepat dan efisien. Tujuannya agar dapur-dapur yang memang sudah memenuhi syarat bisa segera beroperasi kembali dan melayani masyarakat.

Langkah ke Depan: Membangun Sistem yang Lebih Tangguh

BACA JUGA : Komdigi Beri Ultimatum ke X: Bayar Denda Konten Porno atau Izin Dicabut Pekan Depan

Pada akhirnya, kasus ini lebih dari sekadar masalah 112 dapur. Justru, ini adalah sebuah momentum pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah. Kasus ini mengungkap adanya celah dalam sistem pengawasan awal. Ke depannya, proses seleksi dan verifikasi calon mitra SPPG harus dilakukan dengan lebih ketat sejak awal. Pelatihan mengenai SOP, higiene, dan sanitasi harus menjadi syarat wajib sebelum sebuah dapur diizinkan beroperasi.

Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bertindak reaktif saat masalah sudah terjadi, tetapi juga proaktif dalam mencegahnya. Keberhasilan program MBG dalam jangka panjang tidak hanya diukur dari jumlah porsi yang dibagikan. Indikator utamanya adalah kualitas, keamanan, dan dampak gizi yang nyata bagi generasi penerus bangsa. Proses BGN cek SPPG yang sedang berlangsung ini adalah langkah kecil namun krusial dalam memastikan visi besar tersebut dapat terwujud.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %