0
0
Retconomynow.com – 22 Oktober 2025 – Pemerintah Indonesia kini menyoroti sebuah anomali yang sangat meresahkan. Lonjakan drastis jumlah penerbangan dari Indonesia ke Kamboja, yang kapasitasnya selalu terisi penuh, telah memicu alarm. Faktanya, penerbangan Kamboja dicurigai ini memiliki kaitan erat dengan tren peningkatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kerja paksa di perusahaan penipuan daring (online scam). Oleh karena itu, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) kini secara serius mendalami temuan ini dan telah mengirimkan tim investigasi khusus ke Kamboja.
Anomali di Balik Penerbangan Kamboja Dicurigai
Kecurigaan ini pertama kali diungkapkan oleh Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani. Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, ia memaparkan data yang sangat tidak biasa. Ternyata, ada satu maskapai yang memiliki jadwal penerbangan sangat padat ke Kamboja, sebuah destinasi yang bukan merupakan tujuan wisata utama bagi WNI.
“Kita juga baru menemukan ternyata ada flight Indonesia Air Asia, yang dalam satu minggu itu bisa 4-5 penerbangan ke Kamboja,” kata Christina. Yang lebih mengejutkan, penerbangan-penerbangan tersebut tidak sepi peminat. Justru, tingkat keterisiannya sangat tinggi. “Dan ternyata sampai 70 persen terisi,” tambahnya.
Christina secara logis membandingkan anomali ini. Menurutnya, lonjakan ini tidak masuk akal jika alasannya adalah untuk tujuan wisata. Sebab, Kamboja bukanlah destinasi liburan massal bagi orang Indonesia. “Nah, ini kan kalau kita bilang, oh mungkin mereka tur ke sana, kayaknya tidak ya, karena Kamboja itu kan bukan destinasi wisata seperti Bali,” katanya. Akibatnya, muncul pertanyaan besar: untuk tujuan apa ratusan orang Indonesia terbang ke Kamboja setiap minggunya?
Konteks yang Lebih Luas: Laporan dari Dubes Kamboja dan Krisis Online Scam
Kecurigaan mengenai penerbangan Kamboja dicurigai ini bukan tanpa dasar. Sebaliknya, temuan ini sejalan dengan laporan resmi yang telah pemerintah terima sebelumnya. Christina mengungkapkan bahwa pada bulan September lalu, Duta Besar Kamboja untuk Indonesia telah secara khusus menemui pemerintah. Dalam pertemuan itu, Dubes Kamboja menyampaikan adanya tren peningkatan signifikan jumlah WNI yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang terindikasi menjalankan operasi penipuan daring.
Laporan ini membuka mata pemerintah terhadap skala masalah yang sesungguhnya. Fenomena online scam di Asia Tenggara, termasuk Kamboja, telah menjadi krisis kemanusiaan. Banyak WNI yang tergiur dengan tawaran pekerjaan bergaji tinggi melalui media sosial. Namun, setibanya di sana, paspor mereka disita, dan mereka dipaksa bekerja sebagai operator penipuan dengan target yang tidak manusiawi di bawah ancaman kekerasan.
Respons Cepat Pemerintah: Mengirim Tim Investigasi Khusus
Merespons laporan tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Sebaliknya, Kementerian P2MI telah mengambil langkah konkret dan cepat. Mereka telah mengirimkan satu tim khusus dari Direktorat Siber P2MI untuk terbang langsung ke Kamboja. Tujuan utama tim ini adalah untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Mereka akan berkoordinasi dengan otoritas Kamboja, mengumpulkan data, dan memverifikasi laporan-laporan yang telah masuk.
“Nanti setelah lengkap, laporan ini akan diberikan ke Pak Menteri,” tutur Christina. Setelah itu, ia melanjutkan, Menteri P2MI kemungkinan besar akan segera memanggil rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, dan Imigrasi, untuk merumuskan langkah-langkah penanganan yang komprehensif.
Temuan Lain yang Meresahkan: Celah Visa “Self-Employment”
Dalam penyelidikan awal, P2MI juga menemukan adanya sebuah celah yang kemungkinan besar dieksploitasi oleh para sindikat. Ternyata, Kamboja memiliki jenis visa yang tidak lazim, yaitu visa self-employment.
“Nah, ini kan sesuatu yang khusus Kamboja, saya belum pernah temukan di negara-negara lain,” ucap Christina. Visa jenis ini berpotensi menjadi pintu masuk yang mudah bagi para sindikat untuk mendatangkan pekerja tanpa melalui prosedur visa kerja resmi yang ketat. Dengan demikian, para korban tidak terdaftar sebagai pekerja migran, membuat mereka semakin rentan terhadap eksploitasi dan sulit untuk dilacak oleh perwakilan Indonesia di sana. “Jadi banyak isu yang perlu ditangani lebih lanjut,” tambahnya.
Peringatan bagi Masyarakat dan Langkah ke Depan
Pada akhirnya, lonjakan penerbangan Kamboja dicurigai ini adalah sebuah alarm yang sangat keras. Ini adalah puncak gunung es dari masalah yang jauh lebih besar dan berbahaya, yaitu perdagangan orang berkedok lowongan kerja. Pemerintah kini dihadapkan pada tugas berat untuk tidak hanya menindak sindikatnya, tetapi juga untuk secara masif mengedukasi masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja di luar negeri yang terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Laporan dari tim investigasi P2MI di Kamboja akan menjadi kunci. Hasil temuan mereka akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan lebih lanjut. Apakah itu berupa pengetatan pengawasan di bandara, moratorium sementara pengiriman tenaga kerja ke sektor-sektor tertentu, atau bahkan pembentukan satuan tugas gabungan. Satu hal yang pasti, pemerintah kini tidak lagi bisa menganggap remeh fenomena ini.
