Kadin Harus Jadi Mitra Strategis Pemerintah, Tegas Anggota Baleg DPR

Anggota Badan Legislasi DPR Fraksi Nasdem, Arif Rahman, menegaskan bahwa Kadin harus menjadi mitra strategis pemerintah. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri, di mana peran Kadin dibicarakan secara mendalam pada pertemuan antara Baleg DPR dan pimpinan Kadin.

Arif menekankan bahwa Kadin tidak cukup berfungsi sekadar sebagai organisasi yang mewadahi pelaku usaha. Lebih dari itu, menurutnya Kadin perlu mengambil posisi yang proaktif dan terintegrasi dengan kebijakan publik agar aspirasi dunia usaha dapat tersalurkan secara efektif kepada pembuat kebijakan.

Kadin sebagai mitra strategis pemerintah

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum antara Baleg DPR dan Ketua Kadin terkait penyusunan RUU Kadin, Arif menggarisbawahi pentingnya peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah. Ia mengingatkan bahwa hubungan antara pemerintah dan organisasi dunia usaha seharusnya bersifat kolaboratif, bukan hanya administratif atau seremonial.

Pernyataan yang sama menyoroti kebutuhan akan sinergi antara kebijakan publik dan dinamika dunia usaha. Arif menilai bahwa Kadin perlu hadir dalam forum kebijakan sebagai mitra yang memberi masukan berbasis kondisi lapangan, sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan industri dan perdagangan.

Peran sebagai ‘mata dan telinga’ pemerintah

Arif juga menyebut bahwa Kadin harus berfungsi sebagai mata dan telinga pemerintah dalam menangkap perubahan dan perkembangan di sektor industri serta perdagangan. Dengan kata lain, Kadin diharapkan mampu menyampaikan informasi aktual dan pemetaan masalah yang ditemui pelaku usaha kepada pembuat kebijakan.

Fungsi pengamatan dan pelaporan tersebut, menurut Arif, penting agar pemerintah bisa merespons secara cepat terhadap gejolak pasar, hambatan distribusi, atau tantangan dalam rantai pasok yang berdampak pada keberlangsungan usaha. Peran itu sekaligus menuntut kapasitas Kadin dalam melakukan pemantauan yang sistematis dan komunikasi yang jelas kepada publik serta pembuat kebijakan.

RUU Kadin dan harapan kolaborasi

Pertemuan untuk membahas RUU Kadin menjadi momen bagi Baleg DPR untuk menegaskan harapan terhadap peran Kadin di masa mendatang. Dalam diskusi tersebut, pihak legislatif mendorong agar rumusan undang-undang mengakomodasi fungsi advokasi, koordinasi, dan fasilitasi yang dapat memperkuat hubungan antara sektor swasta dan pemerintah.

Arif menilai bahwa rancangan regulasi perlu menegaskan posisi Kadin sehingga organisasi ini memiliki ruang untuk berperan aktif tanpa kehilangan independensi sebagai representasi kepentingan dunia usaha. Penegasan tersebut diharapkan akan meningkatkan kualitas dialog antara pemerintah dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Tantangan dan harapan bagi Kadin

Meski Arif mengingatkan peran strategis, ia juga menyinggung tantangan yang harus dihadapi Kadin jika ingin memenuhi ekspektasi tersebut. Kadin perlu membangun mekanisme internal yang memungkinkan pengumpulan data dan umpan balik dari beragam sektor usaha agar laporan yang disampaikan kepada pemerintah mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Selain itu, Arif menekankan pentingnya transparansi dan representativitas dalam organisasi, sehingga Kadin benar-benar menjadi wakil yang dapat dipercaya oleh pelaku usaha sekaligus mitra yang konstruktif bagi pembuat kebijakan. Harapan ini mengisyaratkan kebutuhan reformasi tata kelola dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pertemuan antara Baleg DPR dan pimpinan Kadin, yang bertujuan membahas RUU tentang Kamar Dagang dan Industri, menempatkan Kadin pada posisi sentral dalam upaya penyusunan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Pernyataan Arif membuka ruang diskusi mengenai bagaimana peran Kadin dapat diperkuat melalui regulasi tanpa mengurangi fungsi independennya sebagai organisasi bisnis.

Ke depan, implementasi RUU yang tengah dibahas diharapkan akan mencerminkan keseimbangan antara peran advokasi Kadin untuk pelaku usaha dan kebutuhan pemerintah dalam merancang kebijakan yang menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dialog antara legislatif dan pemangku kepentingan seperti Kadin menjadi salah satu langkah awal dalam proses tersebut.