1
0
Retconomynow.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mendeklarasikan era baru penegakan hukum terhadap kejahatan sumber daya alam. Ia menegaskan Pengawasan Pertambangan Ilegal akan diperketat tanpa kompromi. Upaya ini bertujuan menyelamatkan aset-aset strategis negara. Fokus penindakan utama adalah penyelundupan komoditas tambang vital seperti timah dan tanah jarang. Praktik ini telah merugikan negara triliunan rupiah. Wilayah Kepulauan Bangka Belitung menjadi area utama penindakan. Kerugian timah mencapai 80% dari total produksi nasional. Oleh karena itu, ini menandakan krisis serius dalam tata kelola mineral Indonesia.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik. Sebagai contoh, ini adalah komitmen serius yang disampaikan di panggung global. Presiden berbicara pada forum bergengsi Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta. Acara ini adalah kesempatan strategis bagi Presiden. Ia ingin mengirimkan pesan jelas kepada investor domestik dan internasional. Pemerintah serius menciptakan iklim investasi yang sehat. Pemerintah juga menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, ia menyatakan tekadnya memastikan supremasi hukum ditegakkan penuh di bawah pemerintahannya. Ini menandai titik balik dari masa-masa toleransi terhadap pelanggaran.
Supremasi Hukum dan Audit Mineral
Prabowo menekankan pentingnya kedaulatan negara. Pengelolaan sumber daya alam harus dihormati semua pihak. Hal ini berlaku bagi pelaku usaha domestik maupun entitas multinasional. “Hukum adalah hukum. Peraturan adalah peraturan,” tegasnya. Maka dari itu, mereka yang melanggar ketentuan hukum wajib berhadapan dengan konsekuensi hukum yang berlaku. Presiden memposisikan penegakan hukum sebagai pilar utama administrasinya. Pesan ini ditujukan langsung kepada para mafia yang menikmati keuntungan ilegal.
Presiden kemudian memaparkan tantangan di lapangan. Selain itu, ia menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di Bangka Belitung. Tim investigasi menemukan fakta mengejutkan. Laporan menunjukkan adanya sekitar seribu (1.000) titik penambangan timah beroperasi tanpa izin resmi. Penambang ilegal mengabaikan aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan kewajiban fiskal. Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem pengawasan.
Kerugian Akibat Lemahnya Pengawasan Pertambangan Ilegal
Operasi ilegal telah memicu kerugian ekonomi yang sangat besar. Namun demikian, masalah ini bukan hanya masalah ketertiban umum. Prabowo mengungkapkan angka kerugian mencengangkan. Data tersebut berasal dari perbandingan potensi riil dengan produksi resmi. “Kami mencatat hilangnya sekitar 80 persen dari total produksi timah kami,” ungkapnya. Sebagai ilustrasi, material tambang ini disalurkan melalui jaringan penyelundupan. Penyelundupan sering menggunakan cara primitif, seperti sampan berisi timah dan tanah jarang.
Kerugian 80% ini merugikan kas negara. Hal ini terjadi melalui royalti dan pajak yang tidak terbayar. Hal ini juga merusak harga komoditas timah di pasar global. Oleh karena itu, hal ini memperkuat perlunya Pengawasan Pertambangan Ilegal yang lebih ketat. Dampak ekologisnya sangat parah. Terjadi kerusakan permanen terumbu karang, serta pencemaran air laut dan darat. Kerusakan ini memerlukan biaya pemulihan sangat besar. Upaya rehabilitasi oleh pelaku ilegal hampir tidak ada. Beban lingkungan berat ditinggalkan bagi generasi mendatang.
Strategi Penindakan dan Solusi Alternatif
Pemerintah tidak hanya berfokus pada tindakan represif. Rencana strategis disusun berdasarkan beberapa pilar. Pertama, pengetatan Pengawasan Pertambangan Ilegal di laut dan darat. Ini akan dilakukan melalui integrasi teknologi satelit dan patroli gabungan. Kedua, reformasi undang-undang pertambangan untuk memperberat sanksi pidana dan denda. Ketiga, perbaikan tata kelola perizinan agar lebih transparan.
Prabowo menyadari banyak penambang ilegal adalah rakyat kecil. Mereka mencari nafkah karena ketiadaan lapangan kerja lain. Oleh karena itu, pemerintah berjanji mencari solusi yang adil. Upaya ini mencakup skema legalisasi penambangan rakyat (Perum) di area tertentu. Mereka akan disertai pelatihan dan pengawasan teknis. Tujuannya agar praktik penambangan sesuai standar lingkungan. Hasilnya diharapkan diserap secara legal oleh industri dalam negeri.
Implementasi dan Komitmen Global
Pemerintah berkomitmen menggunakan seluruh instrumen hukum. Selain itu, pemerintah akan menjalin kerja sama internasional. Hal ini penting untuk melacak dan menindak jaringan penyelundupan hingga ke akarnya. Timah Indonesia adalah komoditas strategis global. Melalui pengawasan yang diperketat, pemerintah berharap dapat memastikan rantai pasok mineral strategis terjaga. Ini termasuk tanah jarang yang dibutuhkan teknologi hijau. Mineral ini harus dikelola sesuai kepentingan nasional.
Komitmen ini akan meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki tata kelola fiskal. Citra Indonesia di mata dunia akan membaik. Indonesia menunjukkan keseriusan menjaga kedaulatan sumber daya alam. Dengan demikian, penegasan Presiden Prabowo ini menandai awal upaya serius. Tujuannya memulihkan kerugian besar yang diderita negara. Pada saat yang sama, pemerintah membangun fondasi industri mineral yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ilegal ini menandai awal dari upaya serius untuk memulihkan kerugian besar yang diderita negara selama bertahun-tahun, sekaligus membangun fondasi bagi industri mineral yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
