0
0
Retconomynow.com – 15 Oktober 2025 – Sebuah putusan yang menjatuhkan vonis Rudy Kurniawan selama 10 tahun penjara kini memicu perdebatan sengit di ruang publik. Anggota DPRD Depok ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun. Namun, yang menjadi sorotan utama dan mengundang kemarahan bukanlah selisih hukuman dengan tuntutan jaksa, melainkan salah satu pertimbangan yang meringankan terdakwa. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok menilai sikap sopan Rudy Kurniawan selama persidangan sebagai salah satu faktor peringannya. Putusan ini sontak mengundang pertanyaan besar tentang rasa keadilan, terutama ketika pelaku adalah seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan.
Pertimbangan Hakim: Kontras Tajam Antara Pemberat dan Peringan
Dalam pembacaan putusannya, hakim ketua secara gamblang menguraikan faktor-faktor yang menjadi dasar penjatuhan hukuman. Terdapat sebuah kontras yang sangat tajam antara hal-hal yang memberatkan dan yang dianggap meringankan, yang menjadi inti dari kontroversi putusan ini.
Faktor-faktor yang Memberatkan: Majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa posisi Rudy sebagai anggota DPRD Kota Depok menjadi pemberat utama. “Terdakwa merupakan anggota DPRD Kota Depok yang seharusnya memberikan contoh, teladan, serta berperan sebagai wakil rakyat warga Kota Depok,” ujar hakim. Ini adalah sebuah pengkhianatan ganda: pengkhianatan terhadap sumpahnya sebagai pejabat dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Selain itu, dampak perbuatannya terhadap korban menjadi pertimbangan yang sangat serius. Hakim menilai tindakan Rudy telah menyebabkan trauma psikologis yang mendalam. Perbuatannya berpotensi merusak masa depan korban dan membuatnya kehilangan arah sebagai generasi muda. Faktanya, terdakwa juga dinilai tidak berterus terang dan tidak mengakui perbuatannya secara jujur di hadapan persidangan. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa ia melakukan kejahatan ini secara berulang kali kepada korban yang sama.
Faktor-faktor yang Meringankan: Di sisi lain, hakim menemukan dua hal yang dianggap dapat meringankan hukuman. Pertama, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, yang merupakan pertimbangan standar dalam banyak kasus pidana. Akan tetapi, pertimbangan kedua inilah yang menjadi sumber ironi. “Terdakwa bersikap sopan di persidangan,” kata hakim. Pertimbangan “bersikap sopan” ini terasa tidak sepadan jika dibandingkan dengan deretan faktor pemberat dan dampak destruktif dari kejahatannya.
Hukuman Lebih Rendah dari Tuntutan Keadilan Jaksa
Majelis hakim PN Depok menjatuhkan vonis Rudy Kurniawan setelah menyatakan ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan. Vonisnya adalah pidana penjara selama 10 tahun. Ia juga mendapat hukuman denda sebesar Rp 300 juta. Jika denda tersebut tidak ia bayar, maka ia harus menjalani pidana kurungan pengganti selama 3 bulan.
Putusan ini secara signifikan lebih rendah dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurut Plt Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok, Andi Tri Saputro, jaksa sebelumnya menuntut Rudy dengan hukuman yang jauh lebih berat sebagai cerminan keseriusan kejahatannya. “Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan terkait dengan terdakwa selama 13 tahun,” ujar Andi. Tuntutan subsidernya pun dua kali lebih lama, yaitu 6 bulan kurungan sebagai pengganti denda. Perbedaan tiga tahun penjara ini bukanlah angka yang kecil dan menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan antara jaksa dan hakim dalam menakar kadar hukuman yang setimpal.
Sorotan Publik dan Ironi Rasa Keadilan yang Terluka
Keputusan hakim yang memasukkan “sikap sopan” sebagai faktor peringan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat luas. Bagi banyak pihak, bersikap sopan di ruang sidang adalah sebuah kewajaran prosedural yang harus dilakukan oleh setiap terdakwa. Ini bukanlah sebuah prestasi atau kebaikan hati yang layak diganjar dengan pengurangan hukuman, terutama untuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) seperti kekerasan seksual terhadap anak.
Pertimbangan ini seolah menempatkan etiket di ruang sidang pada timbangan yang sama dengan dampak trauma seumur hidup yang korban alami. Kasus ini menjadi cerminan tentang bagaimana sistem peradilan terkadang masih melihat aspek-aspek superfisial dalam mempertimbangkan hukuman. Padahal, kejahatan yang seorang wakil rakyat lakukan adalah bentuk pengkhianatan level tertinggi. Ia mengkhianati amanah jabatannya dan merusak masa depan generasi yang seharusnya ia lindungi. Hal ini memicu pertanyaan, apakah kesopanan seorang pelaku lebih berharga daripada penderitaan seorang korban anak?
Pesan Moral dan Arah Keadilan di Masa Depan
Pada akhirnya, kasus ini mengirimkan pesan yang campur aduk dan membingungkan kepada publik. Di satu sisi, vonis 10 tahun penjara menunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu. Pejabat publik yang melakukan kejahatan tetap akan menerima hukuman badan yang signifikan. Namun, di sisi lain, munculnya pertimbangan yang terasa trivial seperti “sikap sopan” dapat dianggap mencederai upaya untuk memberikan efek jera maksimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Ini bisa menjadi preseden buruk yang berpotensi ditiru dalam kasus-kasus serupa di masa depan.
Publik kini menanti dengan saksama apakah jaksa akan menggunakan haknya untuk mengajukan banding terhadap vonis Rudy Kurniawan ini untuk memperjuangkan tuntutan awal mereka. Lebih dari itu, kasus ini harus menjadi pengingat abadi dan pelajaran pahit bagi semua pejabat publik di negeri ini. Jabatan yang mereka emban adalah amanah suci untuk melindungi dan melayani masyarakat, bukan untuk menyalahgunakan kekuasaan dan memangsa mereka yang lemah. Keadilan untuk korban kekerasan seksual anak tidak boleh terdistorsi oleh basa-basi prosedural di ruang pengadilan.
